Jatim Punya Dana AIDS Rp 4 Triliun, DPRD Kaget

Harian SURYA, 19 November 2008

Surabaya - Surya-Diam-diam Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim punya dana melimpah untuk program pencegahan HIV/AIDS dan Tuberculosis (TBC). Nilainya mencapai 345 juta dolar AS atau setara dengan Rp 4,07 triliun (dengan kurs Rp 11.800 per dolar AS). Dana yang tidak pernah dilaporkan ke DPRD Jatim ini mengalir bertahap ke Dinkes Jatim sejak 2007 hingga berakhirnya program, Maret 2010.

“Kami kaget, kenapa tidak pernah ada laporan masuk (ke DPRD Jatim). Tapi kami juga sekaligus senang. Dengan bantuan dana besar ini, Jatim akan bisa menangani HIV/AIDS dan TBC secara lebih komprehensif,” kata Ketua Komisi E DPRD Jatim, Saleh Ismail Mukadar, Selasa (18/11).

Kabar tentang dana hibah itu didengar dari dr Ansarul, perwakilan Global Fund, sebuah lembaga peduli HIV/AIDS dan TBC yang bertamu ke Komisi E kemarin. Lembaga yang berkedudukan di Jakarta inilah yang menjadi penyalur dana hibah ke Jatim tersebut.

Dana itu bersumber dari negara-negara maju, khususnya Amerika dan negara-negara Eropa. Kedatangan Global Fund ke DPRD Jatim didampingi dr Hudoyo dan para staf pelaksana program pengendalian HIV/AIDS dari Dinkes Jatim.

Saat menerima kunjungan itu, Komisi E sempat bingung saat ditanya seputar partisipasi mereka terhadap program pencegahan penyakit mematikan dengan dana hibah 345 juta dolar itu. Maklum, mereka tak pernah menerima laporan soal dana tersebut.

Anggota Komisi E Rivo Henardus sempat tak percaya mendengar bilangan 345 juta dolar. Ia pun bertanya untuk meyakinkan pendengarannya, 345.000 atau 345 juta dolar AS. “Ternyata, yang benar memang 345 juta dolar AS. Ya, ini sangat besar,” kata Rivo.

Nilai Rp 4,07 triliun ini hampir mencapai nilai total APBD Jatim 2008 yang berkisar Rp 5,6 triliun. Pemakaian dana hibah itu direncanakan untuk empat tahun, 2007-2010. Itu berarti plafon anggaran tiap tahunnya Rp 1 triliun. Bandingkan dengan anggaran Dinkes Jatim dari APBD 2008 yang nilainya hanya Rp 94 miliar.

Dr Hudoyo dari Dinkes Jatim yang mendampingi perwakilan Global Fund ke DPRD Jatim membenarkan adanya dana hibah itu. Diakui dana itu sudah cair beberapa termin, sesuai kegiatan dinkes sejak 2007. Hudoyo tidak ingat pasti angkanya. “Yang jelas, kami selalu membuat laporan tertulis ke Biro Kesra setiap tiga bulan,” katanya.

Anehnya, Dr Budi Rahayu MPH, Kasubdin Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P PL) Dinkes Jatim, saat dikonfirmasi pada Selasa (18/11) malam membantah nilai hibah Rp 4,07 triliun itu.

Awalnya Surya menghubungi Kepala Dinkes Jatim Iwan Muljono MPH. Namun, ia tak bersedia memberi keterangan tentang dana itu dengan alasan tak ingat detailnya. Ia lalu mengarahkan untuk menanyakan urusan dana hibah itu kepada Dr Budi Rahayu MPH.

Saat dihubungi, Budi Rahayu membantah dana hibah diterima Dinkes Jatim Rp 4 triliun. “Waduh nggak segitu, bukan Rp 4 triliun, kalau Rp 4 miliar iya,” ujar Budi. Meski demikian ia membenarkan Dinkes menerima dana hibah dari Global Fund sebagai bantuan bagi upaya penanggulangan HIV/AIDS jangka panjang hingga 2010.

Diminta Terbuka
Terkait masalah ini, Komisi E DPRD Jatim meminta Dinkes dan Biro Kesra Pemprov Jatim terbuka bila menerima program kerjasama seperti itu. Sebab jika program itu tidak sukses, apalagi sampai bermasalah, Jatim yang akan terkena dampak dan donatur tidak akan percaya lagi pada Jatim. “Saya minta laporan tiga bulanan disampaikan kepada kami. Saya juga akan minta Kesra menyampaikan laporan,” tegas Saleh.

Kecenderungan tidak transparan ini tidak hanya terjadi di Jatim. Menurut perwakilan Global Fund dr Ansarul, dari 10 provinisi yang mendapat bantuan, sebagian besar cenderung menutup program itu dari instansi lain. “Di daerah lain, malah ada yang kepala daerah (gubernur)-nya tidak tahu kalau dinkes-nya terima hibah,” jelas Ansarul.

Rivo Henardus yang mendampingi Saleh menambahkan, dana hibah itu harusnya bisa digunakan untuk membuat program-program yang integral. Mulai program pencegahan, penanganan pasien, hingga mengentas masyarakat dari kawasan potensial penularan AIDS. “Saya contohkan di Manokwari, di sana ada lokalisasi yang dihuni sekitar seratus PSK asal Jatim. Padahal daerah ini punya angka AIDS sangat tinggi. Mereka ini sebaiknya didanai agar pulang, lalu dilatih keterampilan dan dimandirikan,” tutur Rivo.

Secara terpisah, Sekjen Forum Masyarakat Peduli AIDS Jatim Esthi Susanti menilai program pengentasan HIV/AIDS di Jatim saat ini belum fokus. Belum ada terobosan nyata untuk pencegahan dan penanggulangan seperti telah dilakukan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.

Padahal, lanjut Direktur Eksekutif Yayasan Hotline Surabaya ini, dalam penanggulangan AIDS Jatim pernah leading. Bahkan Jatim menjadi pioner untuk membuat peraturan daerah (perda) tentang penanggulangan HIV pada 2004.

“Perda ini sempat diikuti 100 lebih kabupaten dan kota serta tujuh provinsi yang membuat perda serupa. Tapi Jatim tak pernah mengimplementasikan perda itu,” kata mantan wartawan ini, Selasa malam.

Lemahnya program penanggulangan AIDS ini karena kurang fokusnya kepemimpinan dan manajemen sehingga memengaruhi sistem kerja yang kurang sistematis, terukur, dan terarah. Salah satunya berpengaruh terhadap minimnya penyediaan obat seperti antiretroviral (ARV) atau kurangnya sarana untuk penanggulangan HIV/AIDS.

Padahal penyediaan obat dan sarana yang memadai adalah gerakan nyata untuk memutus penularannya. Selain juga upaya pendekatan intensif ke masyarakat dan penambahan tenaga relawan untuk menyadarkan dan menanggulangi HIV/AIDS. Dengan adanya dana triliunan rupiah, Esthi berharap dana itu digunakan sesuai jalurnya. ian/rey/uus Sumber: Harian Surya