Dana Maksi, Hasil Mini

Surabaya - Besarnya anggaran yang disediakan guna menangani masalah HIV/AIDS ternyata tidak menjamin bahwa jumlah kasus AIDS akan menurun. Anggaran menjadi tidak efisien dan efektif dikarenakan tidak adanya sinergitas antar daerah. Kondisi itu terungkap saat dilakukan hearing antara Komisi E (bidang Kesra) DPRD Jawa Timur dengan Dinas Kesehatan Jatim. Pada hearing yang dilakukan Selasa (18/11) itu dipaparkan program kerja Dinas Kesehatan tentang Program P2IMS (Pemberantasan Penyakit Inveksi Menular Seksual) dan HIV/AIDS 2009 serta Program Pengendalian Tuberkulosis di Jatim.

"Berapapun anggaran yang disiapkan menjadi tidak efisien dan efektif karena semua berjalan sendiri-sendiri. Tidak sinergis satu sama lain, baik itu pemerintah pusat, propinsi maupun kota / kabupatennya, termasuk bantuan dana hibah dari luar negeri," papar Ketua Komisi E DPRD Jatim H Saleh Ismail Mukadar SH.

Untuk tahun anggaran 2008, untuk Program P2IMS HIV/AIDS Dinas Kesehatan Jatim memperoleh bantuan hibah dari luar negeri melalui program dari lembaga donor seperti Unicef, Global Funds-AIDS dan FHI-ASA sebesar Rp 15 miliar lebih. Rinciannya adalah hibah Unicef Rp 1.214.400.000, GF Rp 6.847.192.500, FHI Rp 8 miliar, ditambah alokasi anggaran dari APBD sebesar Rp 732.855.000 maka pada 2008 lalu ada dana sebesar Rp 16.794.447.500.

Namun dengan dana sebesar itu tetap menjadikan Jawa Timur sebagai propinsi terbesar keempat yang memiliki jumlah kasus AIDS (setelah Papua, Papua Barat, DKI dan Jawa Timur). Sedangkan Untuk wilayah Jawa Timur, Surabaya dan Malang memiliki angka tertinggi. "Kita memiliki anggaran yang cukup untuk menanggulangi masalah HIV/AIDS, tapi justru Indonesia menjadi negara tercepat penyebaran HIV/AIDS-nya. Jatim juga tak beranjak posisinya. Dulu masih nomor tiga karena Porpinsi Papua belum dipecah menjadi dua," ungkap Saleh.

Selain tidak adanya sinergitas antar pemerintah pusat, propinsi, kab / kota dan pemberi bantuan, menurut Saleh penyebab lain yang menjadikan program yang dibuat Dinas Kesehatan menjadi tidak efektif, adalah pemerintah tidak memiliki data yang akurat tentang ODHA (orang dengan HIV/AIDS) setiap tahunnya. Sebab lain adalah pemerintah kab / kota masih banyak yang membuat program mengejar target pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan program-program kegiatan yang cendering menghabiskan anggaran sama sekali dihindari.

Lalu apa yang seharusnya dilakukan? "Setiap program seharusnya dilakukan dengan gotong royong alias sharing antara pusat, propinsi dan kab/kota. Beban tanggung jawab dan biaya ini jika dipikul bersama-sama tentu menjadikan kerja lebih ringan dan lebih mudah solusinya," kata Saleh.

Juga harus segera dibuat tolok ukur yang jelas untuk mengukur sebuah keberhasilan Dinas Kesehatan Jatim melaksanakan Program P2IMS HIV/AIDS tersebut. Misal tahun lalu ditemukan 100 kasus baru HIV/AIDS, sedangkan tahun ini hanya ada 90 kasus. Maka ada ukuran keberhasilan 10% dari tahun lalu dengan tahun ini. "Tentu kita tetap mengevaluasi efektifitas program dan anggarannya. Harus mau dievaluasi dan harus bisa dipertanggungjawabkan," tandas Saleh. Terakhir soal Perda NO 5 Tahun 2004 tentang Penanggulangan HIV/AIDS yang sampai sekarang tak terdengar gaungnya. Padahal jika kabupaten dan kota di Jatim membuat perda serupa maka gerakan yang dilakukan menjadi lebih terasa dan ada gregetnya. "Kalau daerah masih mikirnya PAD saja ya perda-perda semacam itu bak macan ompong di siang bolong hehehe," imbuhnya (*)