Hore! Ada BOS Daerah 335 Miliar

SURABAYA - Untuk kali pertama Jawa Timur menyiapkan angggaran tersediri bagi dana bantuan operasional sekolah (BOS). Keputusannya tersebut berasal dari ide Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur H Saleh Ismail Mukadar SH saat Komisi E menggelar rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) Jatim dan Dinas Pendidikan Jatim, Jumat (31/10). Dalam rapat yang membahas RAPBD Jawa Timur tahun 2009 tersebut muncul kesepakatan pada 2009 nanti ada alokasi anggaran sebesar Rp 335 miliar untuk BOS daerah se Jawa Timur. "Ini hasil kerja keras Komisi E bersama satker terkait. Alhamdulillah tahun 2009 nanti ada dana BOS dari pemerintah provinsi, angkanya sekitar Rp 335 miliar," ungkap Saleh. Tentu program BOS yang telah berjalan dan dananya bersumber dari pemerintah pusat tetap berjalan seperti biasanya.

Dalam rapat bersama tersebut, pembahasan diprioritaskan untuk menghitung alokasi pendanaan pendidikan sebesar 20 persen dari total APBD JAtim 2009. Alokasi 20 persen tersebut tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan lanjutan yang belum selesai tahun sebelumnya. Ada beberapa proyek berkelanjutan yang kini tengah dikerjakan Pemprov Jatim dan bersifat multiyears. Misalnya pembangunan Jembatan Suramadu, proyek Jalan Lintas Selatan (JLS), pembangunan PIA Jemundo dan sebagainya. Dari RAPBD 2009 sekitar 5,6 triliun dan setelah dikurangi dengan alokasi anggaran untuk kegiatan berkelanjutan maka 20 persen APBD 2009 yang dikelola Dinas Pendidikan sebesar Rp 846 miliar.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 357 miliar untuk alokasi belanja langsung yang memang menjadi program dan kegiatan rutin Dinas Pendidikan Jawa Timur. Sisanya Rp 154 miliar untuk rehabilitasi gedung sekolah yang memang menjadi program rutin pemerintah provinsi. Sisanya Rp 335 miliar? Berdasar Surat Edaran Mendagri 8 September lalu tentang Pendanaan Pendidikan dalam APBD 2009 alokasi anggaran 20 persen tersebut kepada fungsi-fungsi pendidikan. Istilah fungsi pendidikan itulah yang kemudian memunculkan interpretasi yang berbeda-beda. Masing-masing satuan kerja bisa-bisa akan menyebutkan program pelatihan yang merek lakukan sebagai bagian dari funsgi pendidikan.

"Kalau itu terjadi kasihan dunia pendidikan kita. Nantinya bukan 20 persen yang dialokasikan tapi malah menjadi kurang dari 20 persen. Karena itu saya tawarkan untuk BOS daerah, ternyata peserta rapat setuju dan sepakat dengan alokasi tersebut," papar Saleh. Kebijakan untuk alokasi BOS daerah tersebut menurutnya sebagai upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa Timur, dimana indikatornya meliputi income (daya beli), kesehatan dan pendidikan. "Hingga saat ini masih banyak sejumlah daerah di Jawa Timur yang pelaksanaan BOS-nya belum maksimal. Bantuan dana BOS dari pusat sekitar Rp 1,3 triliun kita rasakan masih kurang."

Tidak itu saja, pemilihan alokasi anggaran untuk BOS daerah juga dirasakan akan lebih efetif penggunaan dan pelaksanaannya. Sebab pada setip kabupaten / kota di Jawa Timur, BOS sudah berlangsung. Artinya dari segi SDM sudah siap, sistemnya sudah ada, data kebutuhan dan alokasi juga sudah ada. "Ini memudahkan kerja kita. Memang ada satu dua kasus penyelewengan dana BOS yang dilakukan oknum, namun secara keseluruhan program BOS ini patut kita dukung," ungkapnya.

Tentu saja pada saat pelaksanaannya nanti harus dilakukan pendataan ulang di setiap kabupaten dan kota. Artinya, ada titik berat BOS daerah itu akan diberikan ke daerah mana, kepada siapa dan seberapa besarnya. Sebab belum tentu semua daerah membutuhkan dana yang sama. Pijakannya pada angka partisipasi pendidikan (APP). Daerah yang memiliki APP rendah tentu akan mendapatkan alokasi tambahan BOS bagi siswa SD atau yang sederajat. Sedangkan yang PP-nya lebih tinggi, BOS daerahnya akan difokuskan bagi siswa tingkat SMP/SMA atau yang sederajat. "Untuk BOS siswa sekolah dasar sifatnya wajib karena terkait dengan program wajib belajar," katanya. (sak)