Gubernur Wajib Jaga Netralitas

11 Maret 2008
Surabaya - Terkait munculnya dugaan keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur, Drs. Rasiyo dalam pemenangan cagub yang diusung Partai Demokrat dan PAN, Soekarwo, membuat Komisi E DPRD Jawa Timur berang. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Saleh Ismail Mukadar mengatakan, untuk menjaga agar tidak terjadi hal yang sama, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur, serta semua kepada Dinas dan kalangan birokrat yang ada di Jatim, supaya menjaga netralitas dalam pilgub Jawa Timur yang digelar 23 Juli mendatang.
Saleh menambahkan, rekomendasi yang dikeluarkan ada dua hal. Yang pertama, ia akan meminta kepada para birokrat untuk bersikap netral, baik pada saat menjelang ataupun pelaksanaan pilgub mendatang. “Cara yang akan kita lakukan, adalah meminta kepada Gubernur agar mengeluarkan sebuah perintah atau surat kepada seluruh jajaran Birokrat di Pemprov Jatim, mulai dari staf, Kadis atau kepala dinas atau kepala badan untuk bersikap netral dalam Pilgub Jatim,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Komisi E juga akan meminta kepada setiap calon gubernur untuk tidak memanfaatkan dunia pendidikan, baik itu secara perseorangan maupun kelembagaan sebagai alat kampanye. “Sebagaimana hasil dalam pertemuan, kita minta agar dunia pendidikan juga harus bersih, netral dari zona depolitisasi atau intrik-intrik politik dalam Pilgub Jatim,\" tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini, saat ditemui Hot News beberapa waktu lalu.

Terkait dengan rekomendasi tersebut, Saleh menuturkan, dalam waktu dekat surat tersebut akan dikirimkan ke Gubernur, agar seluruh birokrasi di Pemprov Jatim bisa bersikap netral dalam Pilgub Jatim. (ovi)