IPM Menghadang Kesenjangan

Surabaya - Pembangunan di Jawa Timur pada tahun 2009 diprioritaskan pada peningkatan Human Development Index alias Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini terungkap dalam rencana APBD Jatim 2009 yang disodorkan pemerintah provinsi kepada DPRD Jatim untuk dilakukan pembahasan. Saat ini IPM Jatim adalah 67,92.

Persoalan IPM di Jawa Timur termasuk 'memalukan'. Sebab berdasar data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2005 misalnya, IPM Jawa Timur menduduki peringkat terbawah di antara semua provinsi di Jawa. Pada level nasional, IPM Jatim bahkan berada di urutan ke-22 di antara 33 provinsi di Indonesia.

Selain itu, tingkat kesenjangan antar kabupaten / kota di Jatim terlihat jurangnya. Bandingkan produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim yang pada 2007 mencapai Rp 530 triliun. Jumlah yang sangat luar biasa itu ternyata belum mampu membawa rakyat Jatim hidup sejahtera. "Kita sepakat dengan target pemerintah provinsi untuk meningkatkan angka IPM," kata Ketua Komisi E DPRD Jatim H Saleh Ismail Mukadar SH, Rabu (29/10) saat rapat bersama membahas RAPBD 2009 dengan satuan kerja (satker) terkait.

Penentu keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan tiga indikator, yaitu pendidikan, kesehatan dan pendapatan (kemampuan daya beli). "Sampai hari ini alokasi APBD yang dipergunakan untuk membiayai program oleh satker yang menjadi leading sector untuk menunjang keberhasilan pembangunan manusia belum difokuskan kearah peningkatan tiga indikator IPM tersebut."

Menurut Saleh tiga indikator tersebut saling terkait dan tak bisa dikerjakan satu persatu, namun harus intens dan dilakukan scara berkelanjutan. Naiknya daya beli masyarakat tentu akan terjadi jika tejadi serapan tenaga kerja. Tenaga kerja tentu kualitasnya semakin bagus jika jenjang pendidikannya semakin tinggi. Juga lemahnya daya beli akan berbanding lurus dengan kualitas kesehatan masyarakatnya.

"Tapi tetap harus dilakukan mapping / pendataan pada setiap daerah, mana indikator yang harus diprioritaskan dan mana yang pada posisi berikutnya, sebab kondisi setiap daerah berbeda jadi perlakukannya juga harus berbeda. Tidak bisa dilakukan secara serempak dan sama," tandasnya.

Satu misal, program bantuan operasional sekolah (BOS) yang merupakan proyek dari pusat itu diberlakukan dengan nilai sama pada setiap daerah. Belum tentu BOS di Kabupaten Sampang sama dengan BOS di Kabupaten Sidoarjo. Memang BOS masih dibutuhkan tapi untuk Sampang misalnya jumlah BOS bagi siswa SD harusnya diperbanyak, sementara di Sidoarjo BOS lebih diutamakan untuk tingkat SMP atau SMA dan yang sederajat.

"Jika IPM di Jawa Timur naik maka persoalan kesejahteraan akan bisa sedikit demi sedikit teratasi. Lapangan kerja akan menekan jumlah pengangguran. Angka kemiskinan juga akan menurun karena income naik maka daya beli juga ikut meningkat. "Kesenjangan antar daerah pada akhirnya akan menurun," jelasnya. (sak)