'Darah Segar' Bagi BOS

SURABAYA - Alokasi pendanaan pendidiksn dalam APBD Tahun 2009 sebesar 20 persen sudah menjadi amanat pemerintah. Di Jawa Timur, Komisi E DPRD Jawa Timur meminta agar alokasi anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan tersebut benar-benar dialokasikan kepada belanja fungsi-fungsi pendidikan, artinya tidak hanya terbatas pada alokasi anggaran di Dinas Pendidikan saja.

Menurut Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, H Saleh Ismail Mukadar SH, fungsi-fungsi pendidikan itu bisa saja berada pada dinas lain, misalnya Dinas Tenaga Kerja. "Pelatihan dan peningkatan ketrampilan bagi calon TKI misalnya, itu juga bagian dari fungsi pendidikan," paparnya, Rabu (29/10). "Juga masalah perpustakaan, bisa jadi anggarannya sebagian masuk alokasi yang 20 persen itu."

Alokasi 20 persen juga tidak boleh dipergunakan untuk mendanani kegiatan / program kerja baru yang tidak jelas. Untuk memperjelas fungsi-fungsi pendidikan apa saja yang masuk dalam alokasi anggaran 20 persen APBD Tahun 2009, Komisi E berencana menggelar rapat lanjutan bersama Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeprov) serta Dewan Pendidikan Jawa Timur. "Masukan dari Dewan Pendidikan sangat kita harapkan agar prioritas anggaran yang kita alokasikan untuk tahun 2009 nanti benar-benar maksimal," jelas Saleh saat rapat terkait bersama Bappeprov Jatim membahas RAPBD Jatim Tahun 2009.

Program kerja yang menurut Saleh perlu mendapat prioritas tersebut, antara lain, adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah. Dimana hingga saat ini masih banyak sejumlah daerah di Jawa Timur yang pelaksanaan BOS-nya belum maksimal. Ada sejumlah kota/kabupaten yang memiliki angka partisipasi pendidikan (APP) rendah. Maka daerah tersebut akan mendapat alokasi tambahan untuk BOS bagi siswa SD atau yang sederajat. Sedangkan tambahan alokasi buat BOS daerah tingkat SMP/SMA atau yang sederajat bagi daerah yang indeks pembangunan manusia (IPM)-nya masih rendah. "Jadi kita bisa fokus, daerah mana yang BOS untuk SDnya perlu ditambah dan daerah mana untuk BOS SMP/SMA. Dengan cara begitu kita bisa fokus, menaikkan APP daerah tertentu dan IPM daerah lain dari struktur pendidikannya akan terangkat," ungkap Saleh.

Hanya saja, kini tengah dihitung sebenarnya berapa rupiah 20 persen anggaran pendidikan dari APBD Jatim Tahun 2009 sekitar Rp 5,6 triliun tersebut. Berdasar Surat Edaran Mendagri 8 September lalu tentang Pendanaan Pendidikan dalam APBD 2009 dijelaskan ada alokasi anggaran 20 persen tersebut tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan lenjuatan yang belum selesai tahun sebelumnya. Ada beberapa proyek berkelanjutan yang kini tengah dikerjakan Pemprov Jatim dan bersifat multiyears. Misalnya pembangunan Jembetan Suramadu, proyek Jalan Lintas Selatan (JLS), pembangunan PIA Jemundo dan sebagainya.

Namun dalam surat edaran tersebut juga disebutkan, komponen perhitungan 20 persen termasuk di dalamnya adalah Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan yang meliputi gaji PNS dan gaji tenaga pendidikan, yang tentu jumlahnya tidak sedikit. Apakah ini termasuk dari fungsi-fungsi pendidikan? "Kita akan rinci dan hitung satu persatu, proyek-proyek mana yang tak masuk dan mana-mana yang memang masuk komponen perhitungan. Bahasa sederhananya, kita hitung 20 persen tersebut dari bruto atau nettonya? Batasan-batasannya apa saja? Nah itu yang sedang kita rumuskan bersama," jelasnya. (*)