BPLS Harus Lebih Baik

20 April 2007
Surabaya - Meski saat ini ratusan warga korban Lumpur Lapindo sedang demo ke Jakarta untuk bertemu Presiden SBY belum juga usai, kinerja BPLS, Badan Penanggulangan Lumpur Panas Sidoarjo, yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk menggantikan Timnas Limpur Lapindo, melalui Kepres no 14 th 2007, yg diketuai oleh MayJend (Purn) Sunarso, masih belum tampak hasilnya, lebih baik atau lebih buruk dari Timnas Lapindo. "BPLS harus bisa bekerja maksimal dengan prestasi yang lebih baik dari pada Timnas. BPLS harus berkonsentrasi penuh terhadap dua hal untuk masalah luberan Lumpur ini yaitu, masalah penanggulangan dan pembuangan Lumpur." Kata Ir. Bambang Suhartono, anggota Pansus dari FPDI Perjuangan DPRD Jatim, tentang BPLS sebagai pengganti Timnas Lumpur Lapindo.
Setelah terbentuk, BPLS segera bertemu dengan Gubernur Jatim Imam Utomo dan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso. Kepada Masayarakat, BPLS berjanji akan berupaya melaksanakan tugas sesuai Kepres yaitu menangani luapan lumpur dan menyelesaikan persoalan sosial serta infra struktur yg rusak akibat bencana lumpur panas yg sudah berjalan selama kurang lebih setahun. "Karenanya harus ada kewenangan penuh dan juga dukungan dari tim ahli yang punya kemampuan luar biasa agar mereka bisa bekerja maksimal. jika tidak, saya rasa sulit untuk menangani semburan dan persoalan Lumpur Lapindo ini." Kata Bambang Suhartono, yang akrab dipanggil Bambang Ger, menyikapi tantangan yang dihadapi BPLS.

Pembentukan BPLS menggantikan TIMNAS yg dinilai gagal mendapat tanggapan bervariasi dari anggota PANSUS. Dampak luberan Lumpur Panas Lapindo DPRD Jatim yang berakhir masa kerjanya telah berakhir (13 April 2007). Mantan Sekretaris Pansus Muhammad Mirdasy menilai, BPLS haruslah menjadi sebuah team yg mampu dan mempuni untuk mengatasi berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh Lumpur Lapindo ini. "Kami berharap agar BPLS yg diketuai oleh orang yang berasal dari militer mampu menangani persoalan ini lebih baik dari Timnas yang sudah gagal, terutama persoalan sosial yaitu, ganti rugi lahan warga. Dengan Harapan tidak menggunakan pendekatan militer."

Selain itu, menurut Mirdasy, yang juga anggota FPPP DPRD Jatim ini, hal yang tidak kalah penting untuk ditangani oleh tim yang baru ini adalah menyiapkan mensosialisasikan keberadaan dan kondisi struktur tanah, dengan menyiapkan early warning system. Alasannya, kata Mirdasy, hampir semua pakar, baik itu geologi, geofisika, geopitelium dan Mudvulcano, menyebutkan bahwa di daerah Porong dan sekitarnya (area semburan lumpur panas Lapindo) rawan terjadinya subsiden serta rawan terjadinya gempa akibat semburan lumpur yang tidak terkendali itu. "Ironisnya meski banyak pakar yg menyampaikan itu, tapi tidak ada langkah apapaun yang dilakukan pemerintah untuk mensosialisaikan dan menjelaskan tentang masalah itu," ungkap Misrdasy.

Lanjut Mirdasy, mantan Sekretaris Pansus yang juga korban lumpur Lapindo ini, dia mengkhawatirkan di kemudian hari akan muncul adanya gugatan warga terhadap BPLS karena sebagai lembaga resmi Pemerintah tidak melakukan dan menyiapkan Early Warning System to subsiden. Dia juga mengingatkan agar BPLS tidak mengekor pada "keberhasilan prestasi" Timnas yaitu, memperluas daerah yg terendam Lumpur dari sekitar 100 meter persegi (luas awal luberan lumpur saat ditangani oleh Satkorlak) menjadi seluas lebih dari 5 desa.

Sementara itu, Saleh Ismail Mukadar, anggota Pansus dari FPDI Perjuangan dan juga Ketua Komisi E DPRD Jatim, mengingatkan tentang adanya siklus 500 tahunan yang terjadi di Sidoarjo, khususnya daerah Porong. Menurutnya, dari informasi yang diperoleh dari sebuah lembaga di Jepang, menyebutkan bahwa setiap 500 tahun daerah tersebut mengalami ambles hingga 650 meter. Dan saat ini adalah ujung dari siklus 500 tahunan itu. Jika kabar ini benar, menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini, maka penduduk Porong dan sekitarnya harus siap mengahapi siklus 500 tahunan itu, dan sosialisasi oleh BPLS sangat dibutuhkan masyarakat. "Pemerintah dalam hal ini BPLS harus menyampaikan kepada masyarakat Sidoarjo khususnya warga Porong, wilayah mana saja yang akan terkena silus yg menakutkan ini," kata Saleh mengingatkan adanya siklus yang berbahaya tersebut. (Nang/Red)