Surabaya - Rasionalisasi batal dilaksanakan Persebaya. Hanya saja, untuk meringankan beban klub, manajemen akan mendepak tujuh pemain. Sayang, tidak ada bocoran siapa yang akan angkat koper dari Bajul Ijo. Ketua Harian Persebaya, Cholid Goromah yang ditemui di Mess, Kamis (11/12/2008) mengungkapkan, dirinya sudah mengantongi nama-nama yang akan dilego.

Sayang dia enggan untuk menyebutkan namanya. Namun berjanji akan mencarikan klub baru bagi tujuh pemain itu. Tak hanya itu, tanpa ada tujuh pemain itu, pengurus menjamin kans Persebaya lolos superliga masih aman. "Kita sebenarnya sudah punya nama, tapi gak etis kalau kita sebutkan sekarang. Tapi kita janji tujuh pemain itu akan kita carikan klub baru. Lagi pula, tanpa tujuh pemain itu Persebaya akan lolos superliga kok," tandasnya.

Cholid mengaku sudah mengadakan rapat dengan dengan manajemen dan koordinasi dengan Ketua Umum H Saleh Ismail Mukadar SH. Cholid menambahkan, langkah ini dilakukan karena opsi pemain yang meminta rasionalisasi dilakukan dnegan nilai 0-5 persen sangat tidak rasional, sementara yang ditawarkan Persebaya ditolak pemain. Untuk itu, demi menghemat pengeluaran Persebaya, akhirnya diputuskan tidak ada rasionalisasi. Namun akan ada tujuh pemain yang harus angkat kaki dari Persebaya.

"Setelah kita pertimbangkan, dengan sangat terpaksa akhirnya kita ambil keputusan sepihak. Untuk itu kita putuskan tidak akan melakukan rasonalisasi, hanya ada rasionalisasi pemain, tujuh pemain akan kita lego ke tim lain. Kami terpaksa, supaya keuangan Persebaya aman," tegas Cholid didepan wartawan.

Dia juga optimis kalau keputusan ini akan diterima pemain. Pasalnya yang diinginkan pemain yakni tidak ada rasionalisasi sudah dikabulkan pengurus. "Saya 100 persen optimis opsi ini akan disetujui pemain. Karena ini kan kita tidak melakukan rasionalisasi. Kalau ini sudah dilakukan, terus alasan mereka selanjutnya apa," tambahnya.

Freddy Muli Hengkang
Sementara manajer Persebaya Indah Kurnia mengaku tidak bisa menahan laju Freddy Muli meninggalkan klub per 21 Desember mendatang. Sebab nilai perpanjangan kontrak yang diajukan Freddy dinilai terlalu besar. Indah yang ditemui di Mess Persebaya mengaku sudah berusaha merayu Freddy agar tetap bertahan di Bajul Ijo. Namun menurutnya, Freddy sepertinya enggan menyanggupi iktikad baik manajemen tersebut. "Saya sudah bicara khusus dengannya Selasa kemarin. Saya bahkan berusaha untuk merayunya, tapi gagal. Dari perkataan beliau mengindikasikan kalau dirinya sudah tidak berkenan lagi bergabung dengan kita," ungkap Indah.

Indah menambahkan, dirinya pernah berbicara dengan Freddy tentang kontraknya. Kala itu Freddy mengaku setuju ketika dia menyodorkan opsi setelah kontraknya habis per 21 Desember 2008, Freddy akan mendapatkan gaji hingga akhir musim. Manajemen bahkan sudah membuatkan adendum yang berisi kesepakatan itu. Namun Freddy menolaknya. "Dulu kita sempat bicara, dan dia OK kalau setelah habis Desember, dia akan mendapat gaji rutin hingga kompetisi selesai. Manajemen pun sudah membuat adendum mengenai hal itu. Tapi ketika kita sodorkan, Freddy menolaknya," tambahnya.

Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah, keinginan Freddy yang meminta perpanjangan kontrak berdurasi setengah musim denagn nilai sekitar Rp 650 juta membuat manajemen angkat tangan. "Selain minta sisa tiga bulan gajinya kita bayar, dia juga minta perpanjangan kontrak untuk setengah musim. Lha nilainya itu minimal seperti kontrak awal, tentu ini berat buat kita," tandas Indah.

Ketika ditanya siapa yang akan menggantikan Freddy jika benar dia angkat koper dari mess Persebaya, Indah tidak bisa menjawab. Menurutnya ia tidak memikirkan pergantian pelatih. Dilain pihak, Ketua Harian, Cholid Goromah menjelaskan akan memaksimalkan pelatih yang ada. "Untuk pelatih, kita maksimalkan yang ada saja," katanya singkat.[sya]

Baca selengkapnya....

Surabaya - Pengurus Persebaya melalui Ketua Harian, Cholid Goromah memastikan, Besok, Kamis(11/12/2008) akan menjadi final masalah rasionalisasi yang selama ini menghantui Bajul Ijo. Cholid yang ditemui di Mess Persebaya, Rabu(10/12/2008) mengungkapkan, besok pengurus akan mengadakan rapat dengan manajemen. Menurutnya, dalam rapat itu akan diputuskan skema rasionalisasi apa yang akan dilakukan oleh manajemen. "Besok pengurus dan manajemen akan rapat. Kita usahakan kita akan mengambil keputusan final. Apapun keputusanya itu merupakan yang terbaik bagi pengurus, tim dan pasti bagi Persebaya," ungkap Cholid.

Cholid menambahkan, langkah ini dilakukan karena pengurus dan manajemen tidak ingin masalah rasionalisasi berlarut-larut. Sebelumnya, pengurus mau menuruti usulan pemain yang meminta rasionalisasi dilakukan pada sisa gaji, terhitung bulan Nopember. Bahkan, pengurus sempat mengambil keputusan akan menggunakan konsep itu. Namun, pada pertemuan antara tim dan manajemen kemarin, Selasa(9/12/2008), pemain berkata lain, mereka meminta besar rasionalisasi antara 0-5 persen dari nilai kontrak.

Kontan keputusan pemain ini membuat pengurus kaget. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan rencana awal yang meminta rasionalisasi dilakukan pada sisa gaji. Tak hanya itu, konsep yang baru ini tidak realistis. "Pengurus sebenarnya mau menuruti usulan pemain. Tapi kita kaget kok tiba-tiba mereka meminta maksimal lima persen. Kalau seperti itu, lebih baik sekalian saja tidak, karena itu sama saja menolak rasionalisasi," tandas Cholid.

Sebelumnya, pada pertemuan yang dilakukan, Kamis(4/12/2008) lalu, sempat ada tiga opsi yang dipertimbangkan pengurus. Ketiga opsi tersebut adalah; 1. Rasionalisasi tetap dilakukan dengan nilai maksimal 22 persen; 2. Pemain minta rasionalisasi dilakukan pada sisa gaji, terhitung bulan Nopember; 3. Jika kedua opsi itu buntu, maka pengurus dan manajemen baru akan mengambil keputusan sepihak. Sayangnya, pada pertemuan yang dilakukan kemarin, Selasa(9/12/2008) pemain malah 'ngelunjak'. Mereka meminta rasionalisasi dilakukan dengan nilai antara 0-5 persen.

Cholid menekankan, besok akan diambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Dia juga yakin Persebaya bisa berjaya meski melakukan rasionalisasi. Untuk itu, pihaknya berharap tidak ada pemain yang keluar hanya gara-gara menolak rasionalisasi. "Pokonya besok itu kita akan ambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Kita yakin Persebaya tetap berjaya meski dengan rasionalisasi. Oleh karena itu kita tetap ingin tim ini utuh," pungkasnya.[sya]

Baca selengkapnya....

Dalam dua hari terakhir ada beberapa SMS masuk ke nomer posel milik H Saleh Ismail Mukadar SH. Isinya antara lain berbunyi seperti 'ada iklan politik 'katakan tidak pada korupsi', koq sama dengan punya pak tjip waktu pilgub dulu ya...hehehe siapa meniru siapa nih!" Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu hanya tersenyum membaca SMS tersebut. Teringat saat sosialiasi Ir H Sutjipto sebagai calon Gubernur Jatim antara lain memang mengusung tema kampanye 'Katakan Tidak pada KORUPSI'.

"Slogan itu sudah setahun lalu kita pakai. Slogan 'Katakan Tidak pada KORUPSI' itu dipakai PDI Perjuangan untuk mensosialisasikan Pak Tjip sebagai calon gubernur Jawa Timur. Kalau sekarang dipakai partai lain ya berarti alhamdulillah ada yang meniru hehehe," kata Saleh Mukadar. Tidak itu saja, ada slogan 'Saatnya yang JUJUR Memimpin Jawa Timur' yang sekarang mirip-mirip dipakai kejaksaan untuk kampanye anti korupsi, yaitu 'Saatnya Utamakan KEJUJURAN'.

Memang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Dunia, 9 Desember 2009 lalu, partai yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai capres RI 2009-20014 itu menggeber iklan anti korupsi yang dipasang di sejumlah media massa dan elektronik. Tema utama yang diusung adalah 'Katakan Tidak Pada Korupsi'. Iklan itu seakan menjadi klimaks momentum terkait dengan penahanan tersangka dana BI ke DPR Aulia Pohon (besan SBY) oleh KPK.

"Padahal penetapan dan penahanan Aulia Pohan adalah prestasi KPK sendiri. Lembaga yang paling serius menangani kasus korupsi adalah KPK. Ini dibuktikan dengan banyaknya pejabat yang terbukti melakukan korupsi dan harus berurusan dengan hukum. Ini keberhasilan rakyat, jangan mengklaim keberhasilan seseorang," ujar papar Saleh.

Kalau mau benar-benar 'Katakan Tidak Pada Korupsi' SBY seharusnya memerintahkan kejaksaan agung menangkap, misal pejabat tinggi dan para menterinya yang terlibat sejumlah kasus korupsi. Seperti keterlibatan Menhut MS Kaban dan Meneg PPN/Kepala Bappenas Paska Suzetta dalam kasus korupsi hutan lindung dan dana BI ke DPR yang menurut sejumlah kalangan sudah 'jelas', tapi mereka masih tetap bebas.

"Di Jatim juga ada kepala daerah yang terlibat dugaan korupsi tapi karena dia jadi ketua partai politik tertentu tidak segera ditahan. Nuansa tebang pilih itu masih terasa sekali," kata Saleh. (sak)

Baca selengkapnya....

SURABAYA - Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Jatim diminta hati-hati mensikapi adanya biaya anggaran pemilihan ulang Gubernur Jatim di Sampang dan Bangkalan serta penghitungan ulang di Pamekasan. Agar tidak salah, sebelum memberi persetujuan anggaran tersebut, Panggar DPRD Jatim diminta mengajukan fatwa ke BPK Pusat. Hal itu dikemukakan H Saleh Ismail Mukadar SH, anggota Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD Jatim.

"Ini menyangkut anggaran besar. Jangan sampai nantinya kita yang ada di DPRD yang tidak ikut mengelola anggarannya juga ikut disalahkan. Mengapa? Karena saya melihat ada perlakukan istimewa khusus anggaran Pilgub putaran ketiga itu," katanya Selasa (09/12).

Menurut Saleh, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya terkait sengketa Pilkada Jatim 28 Nopember 2008 lalu menyebutkan bahwa dalam Pilgub Putaran II telah terjadi pelanggaran serius yang sifatnya sudah sistematis, terstruktur dan masif, yang pada umumnya dilakukan menjelang, selama dan sesudah pencoblosan.

"Ini menjadi indikasi bahwa KPUD dan Panwaslu telah lalai menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, sehingga Pilkada berlangsung tidak dalam suasana yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kelalaian tersebutlah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif," kata Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut.

Akibatnya pemilihan ulang Gubernur Jatim di Sampang dan Bangkalan serta penghitungan ulang di Pamekasan harus dilakukan. Biaya untuk melaksanakannya tentu tidak sedikit. Negara dirugikan karena harus menanggung beban tersebut. "Sekarang mereka kembali mengajukan dana untuk putaran ketiga. Ini harus kita cermati, apakah sudah benar prosedurnya," kata Saleh.

Ia memberi perbandingan pada beberapa satuan kerja (satker) baik di propinsi maupun kota / kabupaten. Karena ada kejadian satker tersebut harus mengeluarkan biaya denda karena mereka lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. "Misal ada tender yang harus diulang karena satker tersebut lalai dalam membuat aturan maka tender ulang menjadi beban satker tersebut. Artinya tidak boleh menggunakan keuangan negara untuk hal tersebut. Saya pikir kasus Pilgub putaran 3 itu juga sama," katanya.

"Jadi tanggungjawab biaya penyelenggaraannya seharusnya tidak menjadi beban negara lagi, tetapi menjadi tanggung jawab mereka-mereka yang terlibat didalamnya, dan menurut saya itu adalah KPUD dan Panwaslu Jatim," kata Saleh yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu. Dengan meminta fatwa ke BPK maka Panggar DPRD Jatim nantinya tidak ikut disalahkan jika biaya anggaran Pilgub lanjutan di Pulau Madura tersebut dikemudian hari menjadi bermasalah. (*)

Baca selengkapnya....