Katakan Tidak pada KORUPSI!

Dalam dua hari terakhir ada beberapa SMS masuk ke nomer posel milik H Saleh Ismail Mukadar SH. Isinya antara lain berbunyi seperti 'ada iklan politik 'katakan tidak pada korupsi', koq sama dengan punya pak tjip waktu pilgub dulu ya...hehehe siapa meniru siapa nih!" Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu hanya tersenyum membaca SMS tersebut. Teringat saat sosialiasi Ir H Sutjipto sebagai calon Gubernur Jatim antara lain memang mengusung tema kampanye 'Katakan Tidak pada KORUPSI'.

"Slogan itu sudah setahun lalu kita pakai. Slogan 'Katakan Tidak pada KORUPSI' itu dipakai PDI Perjuangan untuk mensosialisasikan Pak Tjip sebagai calon gubernur Jawa Timur. Kalau sekarang dipakai partai lain ya berarti alhamdulillah ada yang meniru hehehe," kata Saleh Mukadar. Tidak itu saja, ada slogan 'Saatnya yang JUJUR Memimpin Jawa Timur' yang sekarang mirip-mirip dipakai kejaksaan untuk kampanye anti korupsi, yaitu 'Saatnya Utamakan KEJUJURAN'.

Memang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Dunia, 9 Desember 2009 lalu, partai yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai capres RI 2009-20014 itu menggeber iklan anti korupsi yang dipasang di sejumlah media massa dan elektronik. Tema utama yang diusung adalah 'Katakan Tidak Pada Korupsi'. Iklan itu seakan menjadi klimaks momentum terkait dengan penahanan tersangka dana BI ke DPR Aulia Pohon (besan SBY) oleh KPK.

"Padahal penetapan dan penahanan Aulia Pohan adalah prestasi KPK sendiri. Lembaga yang paling serius menangani kasus korupsi adalah KPK. Ini dibuktikan dengan banyaknya pejabat yang terbukti melakukan korupsi dan harus berurusan dengan hukum. Ini keberhasilan rakyat, jangan mengklaim keberhasilan seseorang," ujar papar Saleh.

Kalau mau benar-benar 'Katakan Tidak Pada Korupsi' SBY seharusnya memerintahkan kejaksaan agung menangkap, misal pejabat tinggi dan para menterinya yang terlibat sejumlah kasus korupsi. Seperti keterlibatan Menhut MS Kaban dan Meneg PPN/Kepala Bappenas Paska Suzetta dalam kasus korupsi hutan lindung dan dana BI ke DPR yang menurut sejumlah kalangan sudah 'jelas', tapi mereka masih tetap bebas.

"Di Jatim juga ada kepala daerah yang terlibat dugaan korupsi tapi karena dia jadi ketua partai politik tertentu tidak segera ditahan. Nuansa tebang pilih itu masih terasa sekali," kata Saleh. (sak)