KOMISI E SOROTI BOROK DIKNAS JATIM

09 Sep 2008
Surabaya - Duta Masyarakat - Makin kencang saja desakan untuk mengusut "borok" di Disdik Jatim. Bahkan kalangan dewan meminta Polda dan Kejati jangan ragu lagi dalam melangkah. Setelah Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP) mendorong aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Dekonsentrasi Pendidikan 2008 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dsidik) Jatim, giliran DPRD Jatim menyuarakan hal yang sama.

Anggota Komisi E (bidang kesra) DPRD Jatim, Imam Ghazali Aro, Selasa (9/9) mengatakan, sudah semestinya Polda Jatim dan Kejati Jatim segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. "Polda dan Kejati seharusnya merespon desakan dari elemen masyarakat untuk segera menguak dugaan-dugaan penyimpangan di tubuh Disdik Jatim. Jangan hanya kabupaten kota, tetapi langsung ke sentralnya di Genteng Kali (kantor Disdik Jatim)," tegasnya.

Desakan ini menurutnya masuk akal. Sebab, dari catatan Komisi E DPRD Jatim, pengelolaan dana di dinas itu yang setiap tahunnya mencapai triliunan rupiah, namun pengelolaannya tidak pernah transparan. "Nilainya triliunan rupiah tiap tahun. Dan itu (pengelolaannya, red) tidak pernah transparan. Dalam posisi ini, sangat rawan terjadi penyimpangan," tandasnya.

Selain itu, dalam catatan Komisi E, Kadisdik Jatim, Ir Rasiyo sudah berkali-kali ditegur Karena melakukan kesalahan namun tetap membandel. Di antaranya berperan sebagai tim sukses Cagub. Itu diunjukkan dengan pengedaran kalender, buku pelajaran dan buku panduan bergambar Soekarwo. Selain itu, menggelar berbagai kegiatan atas nama Dinas pendidikan Jatim namun disusupi kampanye Cagub. "Ini jelas penyimpangan dan masuk kategori korupsi. Sebab menggunakan anggaran pemerintah atau rakyat untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Padahal anggaran 20 persen pendidikan akan segera direalisasikan. Bisa-bisa anggaran itu tidak jelas jeluntrungannya. Untuk kampanye misalnya," tandasnya.

Terjun Mengusut
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Saleh Ismail Mukadar mengatakan, Disdik Jatim tidak bisa dipercaya untuk mengelola 20 persen dari APBD yang dialokasikan bagi pendidikan. Saat ini saja, banyak anggaran tidak terpakai. Politisi PDIP itu menyoroti anggaran untuk wajib belajar sembilan tahun hanya tersalur 20,33 persen. Padahal, program itu program
wajib Disdik Jatim Jatim. "Dari dana lebih dari Rp 22 miliar, hanya tersalur Rp 4,6 miliar. Pada saat yang sama terungkap ribuan anak usia sekolah tidak sekolah," ujarnya.

Anehnya, dana untuk program pendidikan dewasa dan umum banyak tersalur. Bahkan untuk pos-pos kebudayaan tersalur lebih dari 90 persen. Menurutnya, dewan sulit untuk tidak mencurigai tujuan penggunaan itu. Sebab, program yang tersalurkan penuh hanya untuk orang yang punya hak pilih dalam Pilgub Jatim. Sedangkan untuk anak-anak yang belum punya hak pilih, dananya tersisa banyak sekali. "Apa karena arena kebudayaan dan pendidikan dewasa bisa ditunggangi kepentingan Pilgub? Dia itu (Kadisdik Jatim Ir Rasiyo, red) pejabat tim sukses atau pejabat abdi masyarakat?" ujarnya. Saleh juga mendesak agar aparat penegak hukum terjun langsung mengusut dugaan"dugaan penyimpangan di Disdik Jatim. "Kalau ada dugaan penyelewengan, sudah seharusnya aparat mengusut," tegasnya.(*)